Rapat Kerja Banggar DPRD Jabar Realokasi APBD 2025 – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar di Ruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin (3/3/2024).

Rapat Kerja tersebut membahas sejumlah agenda strategis, terutama mengenai realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Realokasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 900.1.1/640/SJ yang mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dedi Mulyadi menegaskan realokasi anggaran bukanlah bentuk penghematan atau efisiensi belanja daerah, melainkan upaya optimalisasi agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Hasil realokasi anggaran, bukan efisiensi, dari Pemda Provinsi Jabar kepada DPRD Provinsi Jabar,” ujar Dedi.

Dedi menjelaskan hasil realokasi anggaran ini akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur secara rinci struktur belanja daerah berdasarkan hasil realokasi anggaran. Hingga saat ini, nilai realokasi mencapai Rp5,4 triliun, yang akan difokuskan pada berbagai sektor prioritas.

Baca juga: APBD 2025 Efisiensi Tidak Pangkas Program Kerakyatan

“Realokasi itu nanti akan dibuat peraturan kepala daerah, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub), yang menjabarkan seluruh belanja-belanja dari hasil realokasi anggaran yang hari ini mencapai Rp5,4 triliun. Kemudian belanja turunannya seperti apa, itu kami sampaikan, meskipun masih dalam gambaran umum, belum sampai pada rincian per item kegiatan yang akan dikerjakan,” jelas Dedi.

Dedi mengungkapkan salah satu sektor utama yang menjadi fokus dalam realokasi ini adalah pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan yang akan memperlancar mobilitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Jawa Barat. Selain itu, realokasi juga akan difokuskan pada penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial.

“Alokasi pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan Provinsi Jawa Barat, kemudian pembangunan ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa, dan kegiatan pembangunan lainnya yang angka-angkanya fantastis,” ungkapnya.

Dedi Mulyadi menekankan realokasi APBD 2025 juga bertujuan memperkuat respons terhadap kondisi darurat yang terjadi di masyarakat.

Menurutnya, berbagai bencana yang melanda sejumlah daerah di Jawa Barat, seperti banjir di Karangligar (Karawang), Dayeuhkolot (Kabupaten Bandung), Kota Bandung, Garut, dan Bogor, membutuhkan alokasi anggaran yang cukup untuk percepatan penanganan serta pemulihan pascabencana.

Baca juga: Keabsahan Pilkada Tasikmalaya dan Sumber Anggaran PSU

“Termasuk salah satunya merespons peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, seperti banjir di Karangligar yang belum selesai, banjir di Dayeuhkolot, Kota Bandung, Garut, dan Bogor. Ini semua memerlukan realokasi anggaran agar bisa dibelanjakan untuk pelayanan masyarakat,” tegas Dedi.

Dedi menambahkan dengan adanya realokasi ini program-program pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif dan merata, serta mampu memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Dedi menegaskan realokasi anggaran ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mengejawantahkan visi Jawa Barat Istimewa. Realokasi APBD bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Ini adalah wujud nyata komitmen kami dalam memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.

“Melalui berbagai kebijakan strategis ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga pembangunan di Jawa Barat semakin maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.(dsn)