Pilkada Serentak 2024 Selesai, Bawaslu Bandung Barat Lakukan Rapat Evaluasi – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Evaluasi kinerja pengawasan selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah Sopandi mengatakan, evaluasi tersebut dilaksanakan terkait semua tahapan dari mulai perencanaan sampai masuk penyelenggaraan.

“Di KBB ini sangat unik dengan jumlah paslon terbanyak, yakni lima pasangan dan satu diantaranya merupakan independen. Sedangkan di Jabar aja hanya ada tiga paslon,” katanya, Minggu (16/2/2025).

Ia menambahkan, selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024 tersebut terjadi perselisihan. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi pengawasan secara komprehensif.

“Untuk mencegah terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum, maka perlu dilakukan mitigasi secara komprehensif. Termasuk, menggugah kesadaran masyarakat terkait pentingnya laporan dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, hal paling penting dilakukan adalah meningkatkan literasi politik bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Terutama tentang regulasi laporan dugaan pelanggaran agar Bawaslu bisa dengan mudah menanganinya.

“Literasi politik dan regulasi laporan dugaan pelanggaran sebagai mitigasi penting ditingkatkan. Terlebih untuk Pemilu 2029-2030 ke depan,” tegasnya.

Masih kata dia, perubahan regulasi yang ada harus disampaikan kepada masyarakat agar mereka bisa memahami tentang kepemiluan, seperti pada pemilu kemarin.

“Karena seperti kemarin ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Intinya kita harus membuat mitigasi secara komprehensif,” katanya.

“Variabel-variabel nya sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita rencanakan ini menjadi memperkuat pondasi demokrasi di KBB,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pihaknya bakal melakukan sosialisasi kepada masyarakat jauh sebelum pelaksanaan pemilu selanjutnya. Dalam upaya tersebut pihaknya bakal menekankan pentingnya memenuhi persyaratan ketiaka akan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

“Jadi kita harus banyak mengagendakan untuk rutin ketemu dengan kelompok masyarakat yang dimana itu menjadi pemicu untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan sebelum masuk 2027 sudah kita lakukan edukasi-edukasi tersebut,” tandasnya. (KRO)