Tak Lulus PPPK, Guru Honorer di Bandung Barat Butuh Kejelasan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Ribuan guru honor di Kabupaten Bandung Barat yang tak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) cemas.

Pasalnya, usai dinyatakan tidak lolos pada seleksi PPPK ini nasib dan kejelasan para honorer di lingkungan pendidikan ini masih terkatung-katung.

Ketua Forum Guru Honor KBB, Muhamad Nurdin mengatakan, para guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK di Bandung Barat mendatangi kantor DPRD KBB.

“Kami merasa dizolimi oleh hasil seleksi PPPK yang tidak jelas, posisinya ada R2 dan R3 tapi tidak lolos,” katanya.

Ia menambahkan, setidaknya ada 1.933 guru honor di Kabupaten Bandung Barat yang belum berhasil lolos seleksi PPPK hingga saat ini.

“Sementara menurut aturan yang disampaikan Menpan RB Nomor 16, kita dijamin untuk lolos seleksi. Tapi kenyataannya dikembalikan lagi ke pemerintah daerah,” katanya.

“Maka kami butuh penjelasan yang lebih ril dari stakeholder yang ada di Pemda KBB, kami hanya ingin sebuah jembatan sehingga tidak ada miskomunikasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sejauh ini support dari Pemkab Bandung Barat terhadap para guru honor selama ini telah maksimal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan salah satunya terkait pendataan.

“Contohnya barusan, BKPSDM memberikan data sementara Disdik masih bengong (bingung). Nah itukan terjadi miskomunikasi makanya kita luruskan termasuk dengan penganggaran,” katanya.

“Orang DPRD sudah paham anggarannya dari mana, masa PPK-nya Disdik dan BKPSDM Tidak bisa menjelaskan jadi kita hanya meluruskan saja. Kalau duduk bareng kan kita enak dan jelas,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha mengatakan, kedatangan para guru honor itu hanya ingin meminta kejelasan terkait status kepegawaian mereka.

“Jadi yang telah ikut seleksi PPPK itu sekarang posisinya sudah aman, karena telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” kata Nur.

Ia menegaskan, pihaknya akan berupaya maksimal memperjuangkan nasib para guru honor tersebut. Terlebih, peran mereka dalam pendidikan sangat vital.

“Kita miris kalau mendengar upah yang diterima mereka perbulan hanya Rp300-400 ribu. Itu sebenarnya yang harus menjadi catatan pemerintah,” pungkasnya. (KRO)