Prevalensi Stunting di Kabupaten Bandung Masih Tinggi – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SOREANG-Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik mengatakan, perlu adanya penurunan prevalensi stunting setiap tahun sebesar 3,4 persen.

“Berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, target prevalensi Stunting 2022 adalah sebesar 18,4 persen di 460 kabupaten/kota prioritas,” ujar Dikky, Jumat (1/10).

“Sementara pada 2023 sebesar 16 persen di 514 kabupaten/kota prioritas dan 2024 sebesar 14 persen di 514 kabupaten/kota prioritas,” ungkapnya.

Baca juga : Atasi Stunting, Pemkot Cimahi Intervensi Calon Pengantin

Sebagai komitmen Kabupaten Bandung dalam percepatan penurunan Stunting, Dikky menyebutkan, dalam rangka pencapaian target prevalensi Stunting nasional 14 persen pada 2024 tersebut. pencegahan dan penurunan stunting menjadi salah satu isu strategis Kabupaten Bandung sebagaimana dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bandung 2021-2026.

“Angka prevalensi stunting di Kabupaten Bandung berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, menunjukkan penurunan dari 31,1 persen menjadi 25 persen, namun pada 2023 mengalami kenaikan menjadi 29 persen,” tuturnya.

Ia menyebutkan prevalensi ini lebih tinggi dari prevalensi Stunting nasional yaitu sebesar 21,5 persen dan provinsi 21,7 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa Stunting di Kabupaten Bandung masih memerlukan perhatian dan penanganan serius yang komprehensif.

Baca juga : Kemenkes Luncurkan Program Nasional Multivitamin MMS untuk Ibu Hamil, Bisa Turunkan Angka Stunting dan Angka Kematian Bayi

“Dalam hal penanganan Stunting, Pemkab Bandung telah melakukan berbagai upaya dan strategi, salah satunya dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting secara berjenjang dari mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa dan kelurahan,” jelas Dikky.

Terkait hal itu, menurut Dikky pihaknya telah melakukan berbagai inovasi baik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten, pemerintah desa, puskesmas, masyarakat maupun dari Pokja PKK dengan memprioritaskan kelompok sasaran berisiko Stunting yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita.

“Namun berdasarkan informasi yang kami terima dari hasil uji petik di lapangan, masih terdapat banyak kendala di lapangan, salah satunya yaitu masih terdapatnya kepala desa dan kader-kader yang belum memahami tentang stunting, dan tugas dari tim percepatan penurunan stunting,” pungkasnya. (kus)