Pemerintah Minta Perusahaan Lapor Ketika PHK Pekerja – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Sepanjang 2024 sudah 46.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di sisi lain, selain PHK, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2019 hingga 2024 menyebut 9,4 juta kelas menengah di Indonesia rawan menjadi kelas menengah rentan hingga kelompok rentan miskin.

Menko PMK Muhadjir Effendy kemarin Rabu 4 September 2024 menyebut telah meminta Kementerian Sosial untuk mendata pekerja yang terdampak PHK.

Baca Juga :Disdamkar Kabupaten Bandung Evakuasi Gadis dari Sumur Sedalam 14 Meter

Proses pendataan ini memang masih ada kendala karena harus ada koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Karena banyak sekali perusahaan tidak melaporkan siapa yang terkena PHK dan kami sudah siapkan untuk bantuan,” bebernya.

Muhadjir menyatakan pemerintah akan memberi bantuan.

Baca Juga : Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, PNM kirim Produk Nasabah Bermekaran di Negeri Sakura Jepang  

Dia juga menyinggung bahwa pekerja sektor formal sudah mendapatkan jaminan karena terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau memang kemudian harus ada intervensi dari Kementerian Sosial berupa bantuan sosial, ya akan kami upayakan,” ujarnya di komplek Istana Negara.

Belum lama ini pemerintah juga merilis ada potensi kelas menengah ‘turun kelas’.

Baca Juga : Hari Pelanggan Nasional: AXA Mandiri dan AXA Insurance Hadirkan Berbagai Persembahan dan Cek Kesehatan Gratis Untuk Nasabah

Pada kesempatan berbeda Ketua Apindo Shinga Khamdani menanggapi hal ini.

“Itu kuncinya di penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

Namun dia meminta agar penciptaan lapangan kerja tidak tergantung industri tapi juga bisa dengan menumbuhkan UMKM.

Kondisi ekonomi global mempengaruhi domestik. Untuk itu dengan pengelolaan UMKM maka diharapkan bisa menjadi jaring bagi kelas menengah yang rawan turun kelas.

”Kita bisa meningkatkan iklim usaha biar kelas menengah itu bisa naik,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menyebut pemberdayaan UMKM perlu digiatkan.

Selain itu perlu mempermudah perkembangan UMKM dengan berbagai dukungan.

Tidak hanya soal insentif pajak tapi juga izin yang dipermudah. “Kemudahan berusaha yang berkaitan dengan cost of doing business, indonesia ini kan juga berkompetisi dengan banyak negara, di mana cost-nya mungkin lebih kompetitif ketimbang di kita (Indonesia),” tuturnya.

Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku, telah ditugaskan oleh Menko PMK untuk mendata pekerja yang terkena PHK ini.

Langkah tersebut untuk mengantisipasi adanya penurunan kelas menengah akibat gelombang PHK yang cukup besar.

“Jadi sebetulnya Pak Menko minta juga kita bisa memasukkan itu (korban PHK ke data penerima bansos, red),” ungkapnya saat rapat dengan Komisi VIII.

Sayangnya, Risma kesulitan untuk menjangkau data-data para pekerja terPHK tersebut.

Pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan Kadin, Apindo, hingga BPJS Ketenagakerjaan, namun hasilnya nihil.

Bahkan, dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun hasilnya sama.

“Tapi hingga hari ini kami minta data ke mana-mana, kami nggak dapat,” keluhnya.

Diakuinya, belum ada pembahasan khusus dengan pihak Istana soal nasib kelas menengah ini.

Termasuk, dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku koordinator penanganan kemiskinan. Namun dia memastikan, pihaknya siap membantu asal ada datanya.

“Karena setiap bulan kami juga bisa mengeluarkan yang tidak miskin, itu kita keluarkan (dari daftar penerima bansos, red),” tuturnya.

Meski begitu, dia mengungkapkan, bahwa tak bisa asal-asalan memasukkan daftar nama warga sebagai penerima bansos.

Ada aturan-aturan yang yang telah ditetapkan. Misalnya, untuk mereka yang sudah menerima gaji setara upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Hal ini pun sudah dilarang tegas oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Tapi ini kan kondisi beda, banyak yang PHK tadi. itu yang kita cari tadi (datanya, red),” ujarnya.

Angka kemiskinan sendiri sejatinya turun di tahun ini.

Meski tak signifikan, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga berada di angka 9,03 persen, dari sebelumnya sebesar 9,22 persen.

Hal ini, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, tak terlepas dari peran program kerja Kemensos.

“Kami mewakili Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Kemensos karena di Tahun 2024 ini, angka kemiskinan lebih rendah dibanding ketika sebelum Covid-19 terjadi,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI turut menyetujui usulan penambahan anggaran Kemensos pada pagu indikatif 2025 sebesar Rp9,61 triliun.

Angka ini diusulkan Kemensos untuk membiayai program yang tak turun pada penganggaran sebelumnya dan yang dikurangi besaran anggarannya.

Diantaranya, bantuan permakanan bagi lanjut usia, permakanan bagi penyandang disabilitas, serta bantuan ATENSI untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu (YAPI).

Bantuan permakanan ini dinilai penting lantaran selama ini banyak ditemukan lansia dan disabilitas terlantar yang bahkan sampai tidak bisa melakukan apa-apa karena kondisinya.

Untuk diketahui, pada pagu indikatif 2025, Kemensos mendapat anggaran sekitar Rp 77,18 triliun.

Angka ini turun 3,49 persen atau sekitar Rp2,79 triliun dari pagu 2024. (lyn/mia/jawa pos)