Tegaskan komitmen Anda untuk menyelesaikan sertifikasi yang sulit untuk membangun tim khusus – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan struk bermasalah yang dihadapi nasabah. Ini adalah bagian dari layanan, meskipun sebagian besar masalah tidak disebabkan olehnya.

Hal itu diungkapkan mereka saat menyerahkan sertifikat kepada perwakilan pihak perumahan Abdi Negara di Kabupaten Bandung.

Chief Executive Officer Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kliennya akan bertindak cepat jika ada pengaduan dari nasabah atau debitur terkait layanan Bank BTN seperti pengisian kuitansi. Meski demikian, dia menjelaskan bahwa tanggung jawab sebenarnya atas masalah tersebut telah dikonfirmasi oleh petugas desain.

“Klien atau debitur harus mengetahui dan memahami bahwa penerbitan sertifikat merupakan tanggung jawab kontraktor. Bank BTN bergabung dengan jembatan agar nasabah bisa mendapatkan sertifikat dengan cepat,” ujar Nixon LP Napitupulu.

“Namun, ada beberapa developer yang bermasalah, sehingga ada sertifikat tanah yang seharusnya sudah selesai, tapi belum selesai saat KPR lunas,” ujar Dirut Bank BTN tersebut.

Nixon LP Napitupulu mengatakan Bank BTN serius menangani keluhan nasabah terkait keterlambatan pengiriman resi dengan membentuk gugus tugas untuk finalisasi resi.

Tim khusus di bawah Credit Operations Department (COD) bertugas melakukan profiling untuk mempercepat penyelesaian akta dan membekukan notaris/PPAT yang tidak lulus. “Pembentukan tim ini sebagai respon atas beberapa keluhan nasabah yang mengalami keterlambatan dalam memberikan sertifikat setelah melunasi KPR,” kata Nixon LP Napitulu.

Selain pembentukan working group, kliennya juga melakukan perjanjian kerjasama (CAO) dengan Kementerian ATR/BPN terkait percepatan penyelesaian sertifikasi.

“MOU antara Bank BTN dengan Kementerian ATR/BPN ini dilanjutkan dengan penandatanganan dengan kantor wilayah BPN dan 206 kantor pertanahan, pembentukan kelompok kerja antara BTN, notaris dan kantor pertanahan, serta pembentukan one day service program (ODS) terkait penerbitan sertifikat,” ujarnya.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengapresiasi upaya penyelesaian permasalahan nasabah terkait sertifikat, termasuk adanya Customer Care Department (CCD) yang menangani pengaduan nasabah.

“Mewujudkan perumahan adalah hak dasar warga negara. Ini isu strategis, apalagi program Sejuta Rumah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pungkasnya. (dbs)