Apa itu Hukum Bisnis : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Sumber

Definisi Hukum Bisnis

Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan suatu hal atau kegiatan perdagangan, perindustrian, serta kegiatan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pertukaran barang atau jasa, kegiatan produksi atau kegiatan penempatan uang. dilakukan oleh pelaku usaha mitra usaha dengan pelaku usaha dan usaha lainnya, dimana pelaku usaha telah mempertimbangkan segala resiko yang kemungkinan akan terjadi.

Tujuan Hukum Bisnis

Dengan adanya undang-undang bisnis diharapkan para pelaku bisnis akan lebih mampu berperilaku baik dalam menjalankan bisnis. Dalam sebuah bisnis pasti ada pesaing, memang baik bersaing untuk mendapatkan kesuksesan dalam bisnis tetapi juga harus diingat bahwa persaingan harus dilakukan dengan cara yang sehat dan tidak boleh menggunakan cara-cara yang curang.

Selain fungsi hukum bisnis, Anda juga harus mengetahui atau memahami tujuan hukum bisnis. Tujuan hukum bisnis yang paling mudah adalah menciptakan bisnis yang aman dan adil bagi semua pelaku bisnis.

Fungsi hukum bisnis

Permasalahan dalam dunia usaha tidak hanya mengenai izin usaha, tetapi terdapat permasalahan dengan pesaing usaha yang seringkali membuat para pelaku usaha bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, mulai saat ini bagi Anda yang ingin bisnis Anda lancar, tidak ada salahnya untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum dalam berbisnis. Pemahaman tentang hukum bisnis saja tidak cukup ketika ingin mengetahui lebih jauh tentang hukum bisnis. Biasanya, setelah mengetahui banyak tentang pengertian hukum bisnis, Anda juga perlu mengetahui tentang fungsi atau tujuannya.

Hukum bisnis juga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi para pelaku bisnis. Dengan belajar hukum bisnis, mereka sedikit banyak bisa mengetahui seluk beluk berbisnis yang baik atau menguntungkan.

Fungsi hukum bisnis yang kedua adalah seorang pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya pada saat mendirikan suatu bisnis. Hak untuk berusaha, salah satunya dapat menawarkan produk apa saja sebagai produk bisnis unggulannya.

Yang terpenting, produk bisnis tersebut tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan untuk masalah kewajiban, kewajiban pelaku usaha adalah membayar pajak. Jadi, jika Anda memahami hukum bisnis dengan baik, Anda tidak boleh melupakan kewajiban Anda untuk membayar pajak.

Sumber Daya Hukum Bisnis

• 
  

  Hukum Perdata (KUH Perdata)

Hukum Perdata, misalnya hukum perjanjian (perjanjian), hak kebendaan, sebagai sumber tempat berlangsungnya usaha.

Hukum niaga, misalnya kewajiban pembukuan, perusahaan persekutuan (Firma, CV), asuransi, pengangkutan, sekuritas, perantara pedagang perantara, agen dan distributor, dll).

• 
  

  Hukum Publik (Kejahatan Ekonomi/KUHP)

Hukum publik, misalnya kejahatan di bidang ekonomi atau bisnis: penyelundupan, penebangan liar, korupsi, dll.

Lingkup Hukum Bisnis

Secara garis besar, ruang lingkup hukum bisnis meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kontrak bisnis
2. Bentuk badan usaha (PT, CV, Firma)
3. Perusahaan go public dan pasar modal
4. Membeli dan menjual perusahaan
5. Penanaman Modal/Penanaman Modal (PAM/PMDN)
6. Kebangkrutan dan likuidasi
7. Merger, konsolidasi dan akuisisi
8. Kredit dan pembiayaan
9. Jaminan utang
10. Sekuritas
11. Pekerjaan/tenaga kerja
12. Hak Kekayaan Intelektual yaitu Paten (UU No. 14 Tahun 2001, UU Hak Merek No. 15 Tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 1 19 Tahun 2002), Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000), Rahasia Dagang ( UU No. 30 Tahun 2000), Desain Industri, (UU No. 31 Tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000).
13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
14. Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999)
15. Agensi dan distribusi
16. Asuransi (UU No.2/1992)
17. Perpajakan
18. Penyelesaian perselisihan bisnis
19. Bisnis internasional
20. Hukum transportasi (anak panah, laut, udara)
21. Alih Teknologi – memerlukan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi dan pengguna teknologi, seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri.
22. Hukum Industri/Industri Manufaktur.
23. Kegiatan Perusahaan Multinasional (Ekspor – Impor) UU
24. UU Kegiatan Pertambangan
25. UU Perbankan (UU No. 10/1998) dan surat berharga
26. UU Properti/Perumahan/Bangunan
27. Hukum perjanjian internasional/perdagangan internasional.
28. UU Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002)

Sumber Daya Hukum Bisnis

Apa yang dimaksud dengan sumber hukum bisnis Hukum Bisnis disinilah kita dapat menemukan sumber hukum bisnis yang nantinya akan dijadikan landasan hukum penerapan hukum yang digunakan dalam pengelolaan bisnis tersebut. Pokok-pokok hukum perkara (1338 ayat 1 KUH Perdata) adalah:

• Asas perjanjian (perjanjian) itu sendiri merupakan sumber hukum yang utama, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi kontrak yang telah disepakati. (kontrak yang dibuat berlaku sama dengan hukum),
• Asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas membuat dan menentukan isi kontrak yang mereka sepakati.

Prinsip Umum dalam Hukum Bisnis

Pelaku bisnis wiraswasta sangat menyadari kewajibannya dalam dunia bisnis. Dia akan menyadari bahwa dia tidak hanya mengikuti norma dan nilai moral yang ada, tetapi juga melakukan sesuatu karena dia tahu dan sadar bahwa itu baik, karena semuanya telah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan matang.

Sebuah bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk mendapatkan kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, materi maupun moral.

Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama menurut aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

• 
  

  Prinsip saling menguntungkan

Prinsip ini mensyaratkan bahwa semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini mensyaratkan bahwa persaingan bisnis harus mampu menciptakan situasi yang saling menguntungkan.

Prinsip ini mengisyaratkan bahwa bisnis harus dilakukan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan.

Pentingnya hukum bisnis bagi pelaku usaha

Kegiatan usaha berkembang begitu pesat dewasa ini dan terus merambah ke berbagai bidang baik yang berkaitan dengan barang maupun jasa.

Dalam berbisnis tidak mungkin para pelaku bisnis lepas dari hukum karena hukum memegang peranan yang sangat penting dalam pengaturan bisnis agar bisnis dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat hal tersebut. kegiatan usaha, contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungan konsumen. (UU No.8 Tahun 1999).

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, pasal tersebut mengatur kewajiban pelaku usaha untuk membubuhkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang dikeluarkannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk telah kadaluarsa. Begitu pula dengan konsumen muslim, adanya label halal akan menjamin mereka untuk mengkonsumsi produk yang haram.

Jadi artikel dari worlddikbud.co.id lebih Apa itu Hukum Bisnis: Definisi, Tujuan, Fungsi, Sumber, Ruang Lingkup, Prinsip Umum dan Pentingnya, Semoga ini bermanfaat