Presidential Threshold Adalah : Pengertian, Keuntungannya

Definisi Presidential Threshold

Penyelenggaraan pemilihan presiden di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 mengenal ketentuan ambang batas calon presiden dan wakil presiden atau yang biasa dikenal dengan sebutan president threshold. Presidential Threshold ini digunakan sebagai prasyarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Secara umum, Presidential Threshold atau yang lebih dikenal dengan Presidential Threshold dalam politik Indonesia adalah sebuah mekanisme yang dibuat bagi partai politik yang ingin mencalonkan calonnya sendiri, untuk dipertandingkan di arena pemilihan presiden.

Dalam pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dinyatakan bahwa pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi sekurang-kurangnya 20 persen dari jumlah keseluruhan. perolehan kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Manfaat ambang batas kepresidenan

Di satu sisi, peraturan ini memiliki niat yang sangat baik, yakni memastikan presiden mendapat dukungan suara terbanyak di parlemen saat menjalankan pemerintahan. Selain itu, dengan adanya peraturan ini dapat bermanfaat bagi pemerintahan yang akan dibentuk yaitu:

Bagi partai politik akan menjadikan koalisi sebagai kesatuan kekuatan atau dengan kata lain memperkuat partai politik dan parlemen, seperti sapu lidi yang akan kuat dan kokoh satu per satu setelah melebur menjadi satu.
Akan mampu mewakili berbagai kepentingan dalam partai politik itu sendiri. Istilahnya bagi hasil nanti kalau menang. Mungkin keuntungan dari koalisi ini hanya melayani kepentingan partai politik itu.

Adanya koalisi akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yaitu kebijakan pemerintah akan mudah terwujud untuk menciptakan kerjasama yang baik bagi kemajuan negara.
Penyempurnaan dan penyempurnaan mekanisme dan tata cara rekrutmen pejabat publik.
Penguatan sistem presidensial menuju terwujudnya sistem multipartai sederhana.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Presidential Threshold

Keberadaan presidensial threshold, dilihat dari perspektif konstitusi, tidak memiliki dasar. Mekanisme pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 6A tidak memiliki klausul yang mensyaratkan adanya president threshold. Memang partai politik secara konstitusional diamanatkan untuk mencalonkan presiden dan wakilnya. Namun, tidak demikian halnya dengan penetapan presidensial threshold. Apalagi jika angka Presidential Threshold ditetapkan sebesar 20 persen.

Ketika Undang-Undang Pemilihan Presiden menetapkan bahwa ada president threshold, tidak semua partai politik atau gabungan partai politik berhak mengusung calon presiden dan wakil presidennya. Artinya, president threshold yang tertuang dalam UU Pilpres telah melanggar hak konstitusional partai politik yang beralih ke parlemen.

Keberadaan presidensial threshold dalam UU Pilpres merupakan bentuk penguatan oligarki sistemik partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik saat ini memiliki kewenangan politik yang sangat besar. Hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah, asalkan parpol yang ada bisa mengelola secara profesional dan modern.

Namun, kondisi ini belum dilakukan oleh partai politik kita saat ini. Sebagian besar masih terimbas masalah Fundamental, di mana mesin partai politik hanya menjadi counter-player politik dan bergerak dalam dimensi artifisial dan belum substansial. Akibatnya, sirkulasi kepemimpinan kita tersendat. Demokrasi dilakukan dengan merendahkan hak-hak sipil, yang pada akhirnya menghasilkan demokrasi yang tidak efektif. Ketika ambang batas presiden diberlakukan, akan mengurangi sirkulasi elit, yang sebenarnya dapat memberikan kesegaran pada praktik demokrasi kita.

Keberadaan presidensial threshold dalam peraturan pemilihan presiden saat ini dinilai tidak sesuai dengan desain sistem presidensial yang kita anut. Dalam sistem presidensial, presiden tidak akan mudah digulingkan seperti halnya di negara-negara yang menganut sistem parlementer. Sehingga kewenangan dan kekuasaan seorang presiden untuk mengambil keputusan tidak terlalu bergantung pada parlemen.

Apalagi dalam sistem pemilihan presiden langsung saat ini, ketika president threshold diterapkan, hanya partai-partai tertentu yang bisa mencalonkan, dan ini berarti aspirasi sebagian warga terputus untuk calon presiden yang tidak bisa bertarung. Apalagi penerapan presidensial threshold juga sangat jarang ditemukan di negara demokrasi lainnya. Berbeda dengan elektoral threshold yang diterapkan oleh sebagian besar negara demokrasi.

Ketentuan ambang batas pemilihan umum serentak tahun 2019 di Indonesia

Hukum merupakan komponen penting untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Undang-undang merupakan aturan yang mencakup berbagai aspek mengenai persyaratan dan aspek teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Berkaitan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, berbagai persyaratan dan teknis pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden.

Pasal 9 UU Pilpres menjelaskan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau partai politik pesaing yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR. atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 9 Undang-Undang Pemilihan Presiden di atas menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden harus dicalonkan oleh partai politik dengan jumlah suara yang telah ditetapkan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan calon. Artinya, ada ambang batas atau president threshold berdasarkan perolehan 20 persen kursi parlemen terpilih atau 25 persen suara sah nasional dari hasil pemilihan umum legislatif.

Sementara itu, Pasal 6A ayat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum diadakannya pemilihan umum”. Berdasarkan ketentuan ini, semua partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 9 Hanya Undang-Undang Pemilihan Presiden yang dapat mengajukannya, sesuai dengan ketentuan Presidential Threshold.

Kelemahan ambang batas presiden (PT) pada pemilu serentak 2019

UUD 1945 selalu menganut sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para perumus UUD 1945. Pendapat ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, yang menjelaskan bahwa “Presential Threshold yang terdapat dalam Pasal 9 UU Pilpres adalah salah dan bertentangan dengan Pasal 6A Dasar UU Pilpres 1945.

PT dengan 20 persen dalam UU Pilpres hanya akan membatasi hak politik warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan membatasi ruang gerak rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas serta bertentangan dengan sistem Presidensial dan cenderung ‘sistem parlementer’ .

Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi atas pencabutan ketentuan PT dan berpendapat dengan adanya Pilkada Serentak 2019 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/XI/2013, maka Presidential Threshold (PT) juga otomatis bisa tidak lagi dijadikan dasar pemilihan presiden 2019 dan inkonstitusional. Ia juga merujuk pada pasal 6A UUD 1945, bahwa “partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden” yang berarti tidak ada alasan hukum yang dapat menghalangi partai politik untuk mengajukan calon presidennya.

Pendapat senada juga diungkapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. dr. Saldi Isra, bahwa ketentuan PT 20% kursi parlemen atau 25% suara sah pemerintah Luar Negeri sebagai syarat partai politik mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden (Pilpres) adalah inkonstitusional adalah.
Dalam pandangan penulis, aturan president threshold pada pemilu serentak 2019 baru saja dihapuskan, karena hak warga negara untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya dan agar lebih banyak alternatif pilihan presiden dan wakil presiden, sehingga dapat menentukan pilihannya. kandidat mana yang memenuhi syarat atau tidak.

Demikian artikel Duniaduniadik.co.id mengenai Ambang Batas Presiden: Pengertian, Kelebihan, Faktor Pengaruh, Kelemahan, semoga artikel ini bermanfaat untuk anda semua.